Kuningan - SabaraNews - Prilaku pembangkangan para kepala sekolah terhadap surat edaran Bupati Kuningan Dian Yanuar dan Plt. Kadisdik Kuningan Purwadi tentang pelarangan penjualan Lembar Kerja Siswa ( LKS ) mengundang perhatian LSM
Masyarakat Peduli Kuningan ( MPK ) untuk turut menyikapinya.
Ketua LSM MPK Yusuf Nurdiansyah beserta rekan-rekannya, akhirnya berinisiatif melakukan audensi dengan komisi IV DPRD Kuningan., Rabu siang (11/2 ) di ruang rapat komisi IV .
Yusuf berpendapat , keberanian para kepala sekolah melanggar surat edaran pelarangan praktik penjualan LKS di sekolah , tentu ada alasan kuat. Yusuf Tidak menjelaskan rinci alasan kuat pembangkangan itu , " Tebak sendiri oleh rekan media , penjualan LKS adalah komersialisasi pendidikan , nah ada apa dibalik itu ? Padahal sanksi dari kepala sekolah yang menjual LKS adalah dicopot dari jabatan kepala sekolahnya. " ujar Yusuf
Dalam audensi , Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Pembangunan Toto Taufikurohman ikut berpendapat , " Apapun dalih dan alasannya , tetap LKS tidak boleh dijual ke siswa ( orang tua siswa ), baik dengan uang bos ataupun uang APBD" tegas Toto . " Apalagi dari uang tunjangan anggota DPRD yang oleh LSM MPK rencananya akan dialokasikan untuk membiayai belanja LKS," mungkin begitu kata Toto dalam hati .
Toto menyayangkan sikap para kepala sekolah , meskipun sudah sejak lama praktik penjualan LKS secara umum sangat memberatkan dan dikeluhkan orang tua siswa . Ironisnya, protes dan penolakan penjualan LKS yang disuarakan masyarakat sejak lama tidak pernah digubris pihak sekolah. Begitupaun dengan dinas pendidikan yang seolah tutup mata.
Puncaknya , kesal dengan sikap ketidaktaatan para kepala sekolah kepada Surat Edaran Buapti dan Plt Kadisdik tentang larangan penjualan LKS di sekolah , Toto dengan tegas meminta kepada ketua Komisi IV Neneng Hermawati agar disampaikan kepada bupati , " Copot oknum dinas pendidikan dan kepala sekolah yang berkepentingan dengan penjualan LKS "
( dik Oi )
