Ketum FRIC Instruksikan Jajaran Se-Indonesia Awasi Dapur MBG, H. Dian Surahman: dan Sekjen DPP H. Deden Hardening, Jangan Ada yang Berani Bermain dengan Hak Rakyat

Jakarta – Ketua Umum Fast Respon Indonesia Center (FRIC) Presisi Polri, H. Dian Surahman, bersama Sekretaris Jenderal DPP H. Deden Hardening, menyampaikan sikap tegas terhadap siapa pun yang mencoba bermain atau melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang diperuntukkan bagi masyarakat.

Dalam keterangannya, Ketum FRIC menegaskan bahwa setiap program pemerintah yang telah ditetapkan nilainya harus direalisasikan secara utuh tanpa adanya pengurangan atau penyimpangan oleh pihak mana pun.

“Program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah adalah hak masyarakat. Jangan sampai ada oknum yang dengan sengaja mengurangi nilai atau memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi. Jika nilai yang sudah ditentukan sebesar Rp15.000, maka harus direalisasikan sebesar itu kepada masyarakat, tidak boleh dikurangi sedikit pun,” tegas H. Dian Surahman.

Ia menambahkan bahwa FRIC sebagai organisasi yang bersinergi dengan pemerintah serta Presisi Polri memiliki komitmen kuat untuk ikut mengawal berbagai program pemerintah agar berjalan dengan baik, transparan, dan tepat sasaran.

Menurutnya, penyalahgunaan program pemerintah tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencoreng tujuan mulia negara dalam membantu rakyat. “FRIC tidak akan mentolerir siapa pun yang mencoba bermain di dalam program yang diperuntukkan bagi rakyat. Kami akan bersikap tegas dan mengawal persoalan ini sampai tuntas,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Ketum FRIC H. Dian Surahman secara resmi menginstruksikan kepada seluruh jajaran FRIC di seluruh Indonesia untuk turut serta mengawasi langsung pelaksanaan dapur MBG di wilayah masing-masing. Pengawasan tersebut dilakukan guna memastikan bahwa makanan yang disalurkan benar-benar layak, bergizi, serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah.

“Saya instruksikan kepada seluruh jajaran FRIC se-Indonesia agar wajib mengawasi dapur MBG. Pastikan makanan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar layak dikonsumsi, higienis, dan sesuai dengan standar gizi yang sudah ditentukan,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa apabila ditemukan adanya kecurangan, pengurangan kualitas makanan, penyajian makanan yang tidak layak konsumsi, atau adanya laporan dari masyarakat terkait hal tersebut, maka seluruh jajaran FRIC diminta untuk segera bertindak.

“Jika ditemukan adanya kecurangan, makanan yang tidak layak konsumsi, atau tidak sesuai dengan standar yang seharusnya, segera laporkan. Dokumentasikan dengan baik dan viralkan agar menjadi perhatian publik serta segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait,” ujar H. Dian Surahman dengan tegas.

Senada dengan itu, Sekjen DPP FRIC H. Deden Hardening menyampaikan bahwa FRIC juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat agar bisa turut serta melaporkan apabila menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan jika menemukan adanya penyimpangan. FRIC siap mengakomodir setiap laporan yang masuk dari masyarakat,” ujar H. Deden Hardening.

Ia menegaskan bahwa setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti dengan pengumpulan data serta investigasi lapangan oleh jajaran FRIC. Apabila terbukti terdapat pelanggaran atau kecurangan, maka laporan tersebut akan diteruskan ke pemerintah pusat.

“Jika terbukti ada pihak yang bermain dan merugikan masyarakat dalam program MBG ini, FRIC tidak akan tinggal diam. Kami akan melaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia agar segera ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.

Melalui pernyataan tersebut, FRIC menegaskan komitmennya untuk menjadi bagian dari pengawasan publik terhadap jalannya program pemerintah, khususnya yang menyangkut kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketum FRIC H. Dian Surahman berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan transparan.

“Program pemerintah dibuat untuk membantu rakyat, bukan untuk dijadikan ladang keuntungan oleh oknum tertentu. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama. Jika ada yang bermain dengan hak rakyat, FRIC akan berada di barisan terdepan untuk mengungkap dan melaporkannya hingga tuntas,” pungkasnya.