-->

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan


 

Iklan


 

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Ketua FRIC Bali Dewa Made Darmayoga Bersuara Keras: Stop Narkoba di Bali! Pejabat Harus Jadi Tauladan, Tes Urine Jangan Sekedar Formalitas

Jumat, 23 Oktober 2026 | Oktober 23, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-10-23T02:02:41Z



BALI, //Sabara news.com
— 23 Oktober 2026 Perang terhadap narkoba di Bali tidak boleh berhenti pada slogan, seremoni, atau sekadar pernyataan di depan publik. Diperlukan tindakan nyata, pengawasan ketat, serta komitmen yang tidak mengenal kompromi untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.


  • Ketua Fast Respon Indonesia Center (FRIC) Bali, Dewa Made Darmayoga, menegaskan bahwa pemberantasan narkoba harus dimulai dari keteladanan para pemegang jabatan dan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan.


Menurutnya, pejabat publik seharusnya berdiri di barisan terdepan dalam perang melawan narkoba, bukan hanya menyerukan pemberantasan, tetapi juga mendukung langkah pengawasan yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.


  • “STOP NARKOBA DI BALI! Jangan hanya rakyat yang dituntut patuh terhadap hukum. Pejabat juga harus menjadi teladan. Kalau kita benar-benar serius memerangi narkoba, pengawasan harus dilakukan secara konsisten, tanpa pandang bulu, dan tanpa tebang pilih!” tegas Dewa Yoga Baskara.


"TES URINE DAN RAMBUT HARUS KREDIBEL, BUKAN SEKADAR PENCITRAAN"

Dewa menilai pemeriksaan narkoba melalui tes urine maupun rambut dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan dan pengawasan, sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan, menggunakan prosedur yang sah, serta melibatkan tenaga dan fasilitas pemeriksaan yang kompeten.


  • Ia mendorong agar pemeriksaan dilakukan secara berkala dan berbasis risiko maupun ketentuan yang berlaku, dengan mekanisme yang transparan serta perlindungan terhadap hak dan privasi setiap orang.


“Jangan sampai pemeriksaan hanya menjadi formalitas. Jangan pula ada kesan bahwa aturan hanya keras kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan orang yang memiliki jabatan atau kekuasaan. 

Prinsipnya harus sama: siapa pun wajib tunduk pada hukum,” ujarnya.


  • Ia juga mengingatkan bahwa hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti secara profesional. Dugaan tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti kesalahan, dan setiap hasil positif harus ditangani melalui pemeriksaan lanjutan sesuai prosedur yang berlaku.



"GUBERNUR, BUPATI, WALI KOTA HINGGA ASN HARUS MENJADI TELADAN'

FRIC Bali mendorong pemerintah daerah, DPRD, kepala dinas, perangkat desa, serta aparatur sipil negara untuk memperkuat komitmen pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing.


  • Bagi Dewa , jabatan publik membawa tanggung jawab moral yang besar. Integritas, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap hukum harus tercermin dalam perilaku, bukan hanya dalam pidato maupun slogan.


“Jangan tunggu persoalan narkoba menjadi skandal besar baru bergerak. Pencegahan harus dilakukan sejak dini. Pemerintah harus berani membangun sistem pengawasan yang adil dan profesional. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan,” katanya.


  • Ia menegaskan bahwa seruan pemeriksaan bukan untuk menghakimi atau mempermalukan pihak tertentu, melainkan untuk mendorong budaya pemerintahan yang bersih, sehat, dan bertanggung jawab.


"FRIC BALI: PERANG NARKOBA HARUS NYATA, TERUKUR, DAN TANPA KOMPROMI"

FRIC Bali menyatakan dukungannya terhadap upaya aparat penegak hukum, BNN, dan pemerintah dalam memberantas peredaran serta penyalahgunaan narkoba. Namun, dukungan tersebut harus diiringi langkah konkret, koordinasi lintas sektor, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum yang profesional.


  • Dewa menekankan bahwa Bali sebagai daerah tujuan wisata sekaligus rumah bagi masyarakat lokal harus dijaga dari ancaman narkotika. Upaya pemberantasan tidak boleh berhenti pada penindakan terhadap pengguna, tetapi juga harus menyasar jaringan peredaran dan pihak-pihak yang terbukti terlibat berdasarkan proses hukum.


“Pesan kami jelas: jangan beri ruang bagi narkoba untuk merusak generasi muda dan masa depan Bali. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum. Tidak boleh ada tebang pilih, tidak boleh ada perlindungan karena kedudukan, dan tidak boleh ada kompromi terhadap jaringan peredaran narkoba,” tegasnya.


  • Ia juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba melalui saluran resmi, tanpa melakukan penghakiman sendiri dan dengan tetap mengedepankan bukti.


Bagi FRIC Bali, perang melawan narkoba bukan sekadar slogan. Ini adalah komitmen bersama untuk menjaga generasi muda, memperkuat integritas pejabat publik, dan memastikan Bali tetap aman dari ancaman narkotika.

(Wida)

×
Berita Terbaru Update