WONOSOBO, //SabaraNews.com – Hampir empat bulan berlalu, tetapi penanganan dugaan penyimpangan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, masih menyisakan tanda tanya besar. Publik menunggu kepastian, sementara perkembangan perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonosobo belum memberikan kejelasan yang memadai terkait arah penyelesaiannya.
- Pertanyaan kritis pun mulai mengemuka: Apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam penyidikan kasus PKH Kalikajar? Apakah proses hukum berjalan progresif, atau justru tersendat tanpa penjelasan yang transparan kepada masyarakat?
- Publik tidak sedang meminta Kejaksaan menetapkan tersangka secara terburu-buru. Penetapan tersangka harus didasarkan pada kecukupan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, masyarakat juga tidak seharusnya dibiarkan terus-menerus menunggu tanpa mengetahui sejauh mana perkara ini telah ditangani.
Pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan tentu menjadi bagian dari proses penyidikan. Akan tetapi, setelah berbagai tahapan tersebut berjalan, wajar apabila masyarakat mempertanyakan apa hasil konkret dari langkah-langkah penyidikan itu.
EMPAT BULAN BERLALU, APA YANG SUDAH DIHASILKAN?
Kasus yang menyangkut program bantuan sosial bukan perkara sepele. PKH merupakan program negara yang ditujukan untuk membantu keluarga penerima manfaat, khususnya masyarakat yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi rentan.
Jika benar terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya, persoalan ini bukan hanya menyangkut dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut hak masyarakat kecil yang seharusnya menerima manfaat program tersebut.- Karena itu, penanganannya tidak boleh terkesan setengah jalan.
Kejari Wonosobo harus mampu menunjukkan bahwa penyidikan berjalan dengan keseriusan, profesionalitas, dan arah yang jelas. Jangan sampai perkara yang telah menyita perhatian masyarakat justru kehilangan momentum penegakan hukum karena minimnya informasi perkembangan.
JANGAN SAMPAI PUBLIK MENILAI PENEGAKAN HUKUM KEHILANGAN KETEGASAN
Ada satu hal yang perlu ditegaskan: keterbukaan informasi bukan berarti penyidik harus membuka seluruh materi penyidikan. Namun, memberikan informasi mengenai status umum penanganan perkara, tahapan yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi, serta langkah berikutnya merupakan bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
- Jika penyidikan masih berlangsung, sampaikan secara proporsional.
- Jika terdapat kendala dalam pembuktian, jelaskan tanpa mengganggu kepentingan penyidikan.
- Jika alat bukti telah dinilai mencukupi, proses hukum harus dilanjutkan sesuai ketentuan.
- Sebaliknya, apabila perkara tidak dapat dilanjutkan karena alasan hukum tertentu, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Jangan sampai publik hanya disuguhi diamnya informasi, sementara pertanyaan mengenai nasib perkara terus berkembang.
KJN DESAK KEJARI WONOSOBO BERIKAN PENJELASAN TERBUKA
Karya Jurnalis Nusantara (KJN) mendesak Kejaksaan Negeri Wonosobo agar tidak menganggap pertanyaan publik sebagai gangguan terhadap proses penyidikan.
Kritik merupakan bagian dari kontrol sosial. Terlebih, perkara yang menjadi perhatian masyarakat luas harus mendapatkan penanganan yang dapat dipertanggungjawabkan.
KJN meminta Kejari Wonosobo menjawab sejumlah pertanyaan mendasar:
- Bagaimana status terkini penyidikan dugaan
- 1. penyimpangan PKH Kecamatan Kalikajar?
- 2. Sejauh mana pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti telah dilakukan?
- 3. Apakah terdapat kendala yang menyebabkan belum adanya perkembangan menuju penetapan tersangka?
- 4. Apa langkah konkret penyidik untuk menuntaskan perkara tersebut?
- 5. Apakah perkara ini masih terus berjalan atau terdapat perkembangan hukum lain yang perlu diketahui masyarakat?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk intervensi terhadap kewenangan penyidik. Ini merupakan tuntutan wajar masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum.
JANGAN BIARKAN KASUS INI MENGUAP TANPA KEPASTIAN
Hampir empat bulan bukan waktu yang singkat bagi masyarakat yang menantikan kejelasan. Publik tidak membutuhkan sensasi penetapan tersangka, tetapi membutuhkan kepastian bahwa dugaan penyimpangan bantuan sosial benar-benar ditangani secara serius.
Jangan sampai muncul kesan bahwa perkara hanya ramai pada awal penyidikan, kemudian perlahan tenggelam tanpa penjelasan mengenai hasil akhirnya.- KJN menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan mengawal perkembangan kasus PKH Kalikajar hingga terdapat kejelasan hukum.
- Kejaksaan jangan hanya dituntut bekerja, tetapi juga harus mampu menunjukkan akuntabilitas atas proses yang sedang berjalan.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tidak dibangun melalui pernyataan semata, melainkan melalui kerja nyata, transparansi, dan keberanian menuntaskan setiap perkara berdasarkan hukum.
Kini pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar:
SAMPAI DI MANA PENYIDIKAN KASUS PKH KALIKAJAR? MASYARAKAT MENUNGGU JAWABAN, BUKAN KETIDAKPASTIAN!
(Wida)
