KUNINGAN Sabaranews Kegiatan gathering yang diselenggarakan DPRD Kabupaten Kuningan di kawasan Waduk Darma, jum at(24/7/2026), menuai sorotan dari kalangan insan pers. Sejumlah wartawan mengeluhkan adanya dugaan perlakuan tidak adil dalam proses pelibatan media, karena hanya sebagian jurnalis yang disebut menerima undangan, sementara lainnya mengaku tidak memperoleh informasi maupun kesempatan untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip keterbukaan informasi publik serta kesetaraan akses bagi seluruh media dalam meliput kegiatan lembaga legislatif.
Menanggapi persoalan tersebut, Sekretaris Jenderal DPP Fast Respon Indonesia Center (FRIC), H. Deden Hardening, S.h, didampingi jajaran pengurus DPW FRIC Jawa Barat dan DPC FRIC Kabupaten Kuningan, menyampaikan keprihatinannya atas mekanisme pelaksanaan gathering tersebut.
Menurut Deden Hardening, apabila benar daftar undangan telah ditentukan hanya untuk media tertentu, maka hal itu berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan insan pers serta memicu kecemburuan sosial.
"Jika benar undangan sudah ditetapkan hanya kepada nama-nama tertentu, tentu hal ini dapat menimbulkan kesan pilih kasih. Kebijakan seperti ini berpotensi memecah solidaritas jurnalis dan memunculkan kecemburuan sosial di kalangan media," ujar Deden Hardening.
FRIC menilai DPRD sebagai lembaga publik seharusnya menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, transparansi, dan perlakuan yang setara terhadap seluruh insan pers yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
FRIC juga berharap DPRD Kabupaten Kuningan melakukan evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan kegiatan yang melibatkan media agar ke depan tidak menimbulkan polemik. Menurut organisasi tersebut, kemitraan antara pemerintah, DPRD, dan insan pers harus dibangun secara profesional, tanpa diskriminasi terhadap media mana pun.
Sejumlah wartawan pun berharap setiap kegiatan resmi DPRD dapat diinformasikan secara terbuka dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh media untuk melakukan peliputan, sehingga semangat keterbukaan informasi publik tetap terjaga dan hubungan antara lembaga legislatif dengan insan pers semakin harmonis.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD Kabupaten Kuningan terkait keluhan mengenai mekanisme undangan dalam kegiatan gathering tersebut.
Trisno
