Kesaksian Jaril menjadi sorotan karena surat yang dipersoalkan berkaitan dengan pembatalan permohonan proses jual beli di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyumas. Pihak penggugat menyatakan tidak pernah mengajukan maupun menyetujui pembatalan tersebut, sementara tanda tangan mantan perangkat desa itu tercantum dalam dokumen yang kemudian menjadi bagian dari proses pertanahan.
Sidang sengketa tanah dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak tergugat.
Jaril, mantan Kasi Pemerintahan Desa Klapagading Kulon, dan Catur Herlambang, warga Tinggarjaya. Kuasa hukum penggugat, Eko Prihatin, S.H.
Selasa (17/11/2026).
Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto.
Untuk menguji keabsahan surat pembatalan permohonan dan kepastian transaksi jual beli tanah sengketa.
*How (Bagaimana):* Melalui pemeriksaan dua saksi dari pihak tergugat di hadapan majelis hakim.
Dalam pemeriksaan saksi dari pihak tergugat, Jaril mengakui pernah membubuhkan tanda tangan pada surat pernyataan terkait tanah sengketa. Namun, ketika majelis hakim mendalami dokumen tersebut, ia menegaskan tidak mengetahui redaksional maupun isinya karena hanya diminta menandatangani.
Jaril, yang menjabat Kasi Pemerintahan hingga Mei 2026, juga mengaku awalnya tidak mengetahui keberadaan surat pembatalan tersebut. Pengakuan mengenai tanda tangannya baru disampaikan setelah majelis hakim menunjukkan dan mengonfirmasi dokumen yang dimaksud.
Fakta ini menjadi salah satu titik krusial dalam pembuktian, terutama menyangkut asal-usul surat pembatalan, pihak yang menginisiasi, serta dasar kewenangan dan persetujuan pemohon dalam proses administrasi pertanahan.
Kuasa hukum penggugat, Eko Prihatin, S.H., menilai munculnya surat pembatalan tanpa sepengetahuan pemohon merupakan persoalan yang perlu didalami.
"Surat pembatalan tersebut seharusnya muncul atas permintaan dan persetujuan pemohon. Namun, klien kami menyatakan tidak pernah mengajukan pembatalan itu," kata Eko seusai persidangan.
Menurut dia, keterangan Jaril justru memperkuat kebutuhan untuk menguji bagaimana surat tersebut dibuat dan digunakan dalam rangkaian proses pertanahan.
"Ketika ditanyakan majelis hakim, saksi membenarkan tanda tangannya. Tetapi dia mengakui tidak mengetahui isi surat dan tidak membacanya. Dia hanya diminta tanda tangan," ujarnya.
Eko menilai persoalan tersebut penting karena surat pembatalan diduga menjadi salah satu bagian dari rangkaian administrasi yang membuka jalan bagi proses jual beli antara Hidayat, pihak tergugat, dengan Teguh Hermanto, yang kemudian tercatat sebagai pemilik tanah.
*Keterangan Dua Saksi Belum Sepenuhnya Sejalan*
Persidangan yang mengagendakan pemeriksaan saksi dari pihak tergugat itu juga menghadirkan Catur Herlambang, warga Tinggarjaya. Kesaksiannya memunculkan persoalan lain terkait kepastian transaksi jual beli tanah antara Turinah dan Ikbal dengan Hidayat.
Di hadapan majelis hakim, Catur menyatakan jual beli tersebut, sepanjang pengetahuannya, belum pernah terlaksana karena tidak ada pembayaran yang diselesaikan. Ia mengakui pernah ada kesepakatan jual beli, tetapi transaksi tidak berlanjut hingga tuntas.
Catur juga mengungkap pernah menghadiri mediasi di Kantor BPN Banyumas sebagai pihak dari Hidayat. Mediasi tersebut berkaitan dengan pengaduan Teguh Hermanto setelah proses pembuatan sertifikat tanah yang diajukannya mengalami kendala akibat adanya klaim kepemilikan dari pihak lain.
Dalam mediasi terakhir yang disebut berlangsung pada 2024, Catur menyatakan hasil pembahasan mengarah pada pengakuan Teguh Hermanto sebagai pemilik tanah.
Namun, kehadiran Catur dalam proses mediasi turut dipersoalkan kuasa hukum penggugat. Eko mempertanyakan kapasitas saksi karena yang bersangkutan bukan pihak yang secara langsung bersengketa.
Menurut Eko, selama rangkaian persidangan hingga pemeriksaan setempat, Catur terlihat menguasai banyak detail persoalan tanah, tetapi tidak dapat menjelaskan secara tegas kapasitasnya dalam mediasi tersebut.
"Yang cukup menggelitik adalah kapasitas yang bersangkutan. Dia bukan pihak yang bersengketa, tetapi terlihat sangat menguasai persoalan," ungkap Eko.
*Perbedaan Keterangan soal Kehadiran di Hadapan Notaris*
Hal lain yang menjadi perhatian kuasa hukum penggugat adalah perbedaan keterangan mengenai proses jual beli di hadapan notaris.
Jaril sebelumnya menyatakan tidak mengetahui adanya proses jual beli antara keluarga Hidayat dengan Teguh Hermanto. Namun, dalam pemeriksaan saksi kedua, muncul keterangan bahwa Jaril disebut turut hadir dalam proses jual beli di hadapan notaris yang berkantor di Jalan Sukadamai.
Perbedaan keterangan tersebut menjadi bagian lain yang menurut Eko perlu diklarifikasi lebih lanjut untuk menguji konsistensi kesaksian dan sejauh mana pengetahuan masing-masing saksi terhadap transaksi yang dipersoalkan.
Di luar persoalan surat pembatalan dan proses jual beli, Jaril menerangkan bahwa pengetahuannya mengenai tanah sengketa lebih banyak bersumber dari administrasi desa, terutama SPPT dan penguasaan fisik tanah.
Ia menyebut pencatatan administrasi yang diketahuinya sebelumnya atas nama Hidayat, kemudian beralih kepada Teguh Hermanto pada 2025. Pembayaran PBB periode 2025-2026 juga disebut telah dilakukan Teguh Hermanto.
Jaril menyatakan tanah saat ini dikuasai Teguh Hermanto dan mengaku pernah melihat salinan dua sertifikat elektronik atas nama Teguh Hermanto yang berkaitan dengan empat bidang tanah di Blok 15, masing-masing NOP 011, 014, 017, dan 018.
Sementara itu, Catur mengaku sejak 2025 menggarap sawah tersebut dengan menyewa dari Teguh Hermanto. Sebelumnya, penggarapan dilakukan keluarga Hidayat yang menyewakan tanah kepada pihak lain.
*Pembuktian Berlanjut, Surat dan Riwayat Transaksi Jadi Kunci*
Rangkaian kesaksian dalam perkara perdata Nomor 61/Pdt.G/2026/PN Pwt tersebut memperlihatkan sejumlah persoalan yang masih membutuhkan pengujian, mulai dari keabsahan administrasi pembatalan, pemenuhan pembayaran transaksi, riwayat penguasaan tanah, hingga konsistensi keterangan saksi.
Pengakuan tanda tangan tanpa pengetahuan terhadap isi dokumen menjadi persoalan tersendiri dalam menilai bobot kesaksian Jaril. Sebab, pengakuan atas tanda tangan tidak serta-merta membuktikan bahwa penandatangan mengetahui, memahami, ataupun membenarkan substansi dokumen.
Majelis hakim memberikan kesempatan satu kali lagi kepada para pihak untuk menghadirkan saksi sebelum memasuki tahap kesimpulan.
Sidang ditunda dan dijadwalkan kembali pada Selasa (24/11/2026), pukul 14.00 WIB, dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat melalui tambahan surat maupun saksi apabila masih diperlukan.
Persidangan berikutnya akan menjadi kesempatan untuk menguji lebih jauh asal-usul surat pembatalan, keterlibatan para pihak dalam proses administrasi pertanahan, serta kepastian transaksi yang menjadi dasar peralihan penguasaan dan kepemilikan tanah sengketa.
(By Tim Sigit P)


