JAKARTA, //SabaraNews.com 15 November 2026 – Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., mengeluarkan arahan tegas kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan pemberantasan premanisme, pemalakan, intimidasi, serta berbagai bentuk kejahatan jalanan yang selama ini meresahkan masyarakat.
- Kapolri menegaskan, tidak boleh ada ruang bagi kelompok maupun individu yang berani mengganggu ketenteraman masyarakat, melakukan pemerasan, mengintimidasi warga, hingga mengancam keamanan dunia usaha. Negara tidak boleh kalah oleh aksi premanisme dalam bentuk apa pun.
- Penegasan tersebut disampaikan Kapolri dalam Rapat Kerja Bareskrim Polri, Kamis. Dalam arahannya, Kapolri meminta seluruh jajaran kepolisian memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya di pusat perkotaan, tetapi juga sampai ke pelosok desa.
Kapolri secara khusus menyoroti praktik pemalakan dan gangguan keamanan terhadap perusahaan maupun pelaku usaha yang dilakukan kelompok preman. Menurutnya, tindakan tersebut bukan sekadar merugikan sektor ekonomi, tetapi juga menciptakan ketakutan, menghambat aktivitas usaha, dan merusak iklim investasi.
Karena itu, jajaran Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) diminta melakukan pendataan, pemetaan, serta penindakan terhadap kelompok premanisme dan pelaku kejahatan jalanan hingga ke akar-akarnya.
- "TIGA INSTRUKSI UTAMA: BERANTAS PREMANISME, HADIR HINGGA DESA, LINDUNGI RAKYAT"
- Dalam arahannya, terdapat tiga penekanan penting yang menjadi perhatian seluruh jajaran Polri.
- - Pertama, berantas premanisme tanpa kompromi. Tidak boleh ada pembiaran terhadap aksi pemalakan, pemerasan, intimidasi, maupun tindak kriminal yang mengancam keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
- - Kedua, perluas jangkauan pelayanan kepolisian hingga pelosok desa. Masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota tetap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, pengayoman, dan kepastian hukum.
- - Ketiga, lindungi masyarakat dan dunia usaha. Polri harus memastikan tidak ada perusahaan, pengusaha, maupun warga yang hidup dalam tekanan akibat ancaman, pemerasan, dan gangguan kelompok kriminal.
"KAPOLRI SOROTI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK, MASA DEPAN BANGSA HARUS DILINDUNGI"
Tidak hanya persoalan premanisme, Kapolri juga memberikan perhatian serius terhadap perlindungan anak dan generasi muda dari berbagai ancaman kejahatan, khususnya kejahatan seksual terhadap anak.
Kapolri mengingatkan bahwa anak-anak yang saat ini masih menempuh pendidikan merupakan generasi penerus bangsa yang kelak akan melanjutkan estafet kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, keselamatan, perlindungan, dan masa depan mereka harus menjadi tanggung jawab bersama.
“Negara ini bisa maju, nanti yang meneruskan itu bukan kita lagi. Kita mungkin 10–20 tahun lagi sudah tidak produktif, tapi anak-anak kita yang saat ini masih di bangku sekolah ini nanti akan melanjutkan estafet kepemimpinan kita. Dan ini harus kita jaga, kita rawat,” tegas Kapolri.- Kapolri turut menyoroti ancaman pedofilia yang menggunakan beragam modus, termasuk penyalahgunaan kepercayaan masyarakat oleh oknum yang berlatar belakang tokoh agama maupun kalangan intelektual.
Kapolri menekankan bahwa kejahatan terhadap anak merupakan persoalan serius yang harus ditindak tegas tanpa memandang jabatan, kedudukan, status sosial, maupun latar belakang pelakunya.
Tidak boleh ada pihak yang berlindung di balik jabatan, pengaruh, ataupun identitas tertentu untuk menghindari pertanggungjawaban hukum atas kejahatan terhadap anak.
- "LOVE SCAM DAN KEJAHATAN TERORGANISASI JUGA MENJADI PERHATIAN"
- Dalam rapat kerja tersebut, Kapolri juga menyoroti praktik penipuan berkedok hubungan asmara atau love scam yang diduga dapat dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan.
- Untuk membongkar modus kejahatan tersebut, Kapolri mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPA).
- Kapolri juga menyatakan dukungannya terhadap pengembangan aplikasi terpadu yang dapat memperkuat pemantauan, pengawasan, serta penanganan berbagai bentuk kejahatan secara lebih luas dan terintegrasi di seluruh Indonesia.
“Saya dukung ya Pak Kabareskrim ya. Ini sangat serius Pak,” ujarnya.
"DARI KOTA HINGGA PELOSOK DESA, TIDAK BOLEH ADA RUANG BAGI PELAKU KEJAHATAN"
Arahan Kapolri tersebut menjadi penegasan bahwa pemberantasan kejahatan tidak boleh hanya berorientasi pada wilayah perkotaan. Seluruh jajaran kepolisian harus bergerak, memperkuat deteksi dini, meningkatkan patroli, serta menindak setiap pelaku tindak pidana berdasarkan hukum dan alat bukti yang sah.
- Premanisme tidak boleh tumbuh menjadi kekuatan yang menakut-nakuti rakyat. Pemalakan tidak boleh dianggap sebagai hal biasa. Intimidasi tidak boleh dibiarkan menjadi budaya yang menghambat kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat.
- Masyarakat berhak hidup aman di tanah kelahirannya sendiri. Pengusaha berhak menjalankan kegiatan usaha tanpa tekanan kelompok kriminal. Anak-anak berhak tumbuh, belajar, dan meraih masa depan tanpa dihantui ancaman kekerasan maupun eksploitasi seksual.
- Polri dituntut menghadirkan tindakan nyata melalui penegakan hukum yang profesional, tegas, terukur, dan tidak pandang bulu.
Pesan yang ingin ditegaskan sangat jelas: tidak boleh ada wilayah yang luput dari perlindungan negara dan tidak boleh ada pelaku kejahatan yang merasa kebal hukum.
Dari pusat kota hingga pelosok desa, Polri harus hadir untuk rakyat. Berantas premanisme, lindungi anak-anak, jaga dunia usaha, dan pastikan setiap masyarakat mendapatkan rasa aman.
Negara harus hadir. Hukum harus ditegakkan. Rakyat tidak boleh hidup dalam ketakutan.
(Wida)
